Klasifikasi Sistem Hukum

Berdasarkan bentuknya, dibedakan menjadi:

  1. Hukum Tertulis, dibedakan atas: (i) Hukum Tertulis yang dikodifikasikan, dan (ii) Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasikan
  2. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan
  3. Hukum Peradilan atau judge made law.

Berdasarkan isi atau kepentingan yang diaturnya, dibedakan menjadi:

  1. Hukum Privat, yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat. Hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.
  2. Hukum Publik, lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar Negara dan mengatur  pula bagaimana caranya Negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan Negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, maka hukum dibedakan atas dua jenis, dibedakan menjadi:

  1. Hukum mengatur atau hukum volunter yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (UU)
  2. Hukum memaksa atau kompulser yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yang harus ditaati.

Berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi:

  1. Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang apa yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan.
  2. Hukum Formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.

Berdasarkan hubungan yang diaturnya, dibedakan menjadi:

  1. Hukum Objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum.
  2. Hukum Subjektif yaitu kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif, disatu pihak menimbulkan hak, di pihak lain menimbulkan kewajiban.

Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi:

  1. Sumber hukum materiil, yaitu sumber yang menentukan isi suatu peraturan hukum
  2. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum.

Berdasarkan waktu berlakunya, dibedakan menjadi:

  1. Ius Constitutum (hukum positif) yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.
  2. Ius Constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan atau hukum yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan tempat berlakunya, dibedakan menjadi:

  1. Hukum Nasional, yaitu Hukum yang berlaku dalam batas wilayah suatu negara.
  2. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Hukum Internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional.

Berdasarkan luas berlakunya, dibedakan menjadi:

  1. Hukum Umum, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan seseorang.
  2. Hukum Khusus, yaitu hukum yang berlaku hanya bagi segolongan orang-orang tertentu.
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker