Asas Legalitas

Asas legalitasAsas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas . Asas legalitas tercantum didalam pasal 1ayat 1 (Wetboek Van Strafrecht ) KUHP yang berbunyi “ Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang mendahuluinya”.

Von Feuerbachsarjana hukum pidana Jerman (1775-1833) merumuskan dalam pepatah latin dalam bukunya: “Lehrbuch des peinlichen Recht” (1801) dia menyebutnya dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Kemudian Von Feuerbachmembaginya kedalam 3 rumusan yaitu :

1) Setiap pengenaan pidana hanya didasarkan pada undang- undang ( nulla poena sine lege )

2) Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana ( nulla poena sine crimine )

3) Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang – undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh undang – undang ada pidana untuk itu ( nullum crimen sine poena legali ).

Rumusan tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

Menurut Hazewinkel – Suringa , pemikiran yang terkandung dalam rumusan tersebut juga ditemukan dalam ajaran Montesque mengenai ajaran pemisahan kekuasaan ,bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana. Pembuat undang – undang menciptakan hukum tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebelum perbuatan.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

  1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang.
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas ).
  3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut pendapat L. Dupont (Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling) , peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang- undangan sebagai instrumental perlindungan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa asas legalitas mempunyai 3 dimensi, ialah dapat disebutkan sebagai berikut:

  1. Dimensi Politik Hukum yang artinya adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah.
  2. Dimensi Politik yaitu walaupun Von Feuerbach disebut sebagai peletak dasar dari teori paksaan psyichologis, yang berpendapat bahwa kriminalitas harus dicegah dengan jalan suatu paksaan psikologis yang ditimbulkan oleh rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan ancaman-ancaman yang dilekatkan dalam undang-undang.
  3. Dimensi Organisasi.

Walaupun menurut pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia menganut asas legalitas , namun dahulu sewaktumasih adanya pengadilan swapraja dan pengadilan adat , dimungkinkan oleh Undang – undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 butir b hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 bulan dan / atau denda paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap delik yang belum ada padanannya didalam KUHP.

Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk dengan menganut lebih dari satu sistem hukum, yaitu sistem hukum barat peninggalan koloial belanda sistem hukum adat yang ada dari kebiasaan masyarakat, dan sistem hukum Islam . Secara pasti asas legalitas menghalangi berlakunya hukum adat dan hukum Islam ataupun hukum yang tidak tertulis lainnya.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker