Articles

Keterangan Rencana Kota

Untuk mengetahui ketentuan rencana kota dan ketentuan teknis planologis sebagai dasar perencanaan bangunan, harus dibuat sebuah Keterangan Rencana Kota (Advice Planing) dan Rencana Tata Letak Bangunan (Block Plan). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun … Continue reading

Izin Lokasi

Dasar hukum pemberlakuan Izin Lokasi (istilahnya kadang berbeda di setiap daerah) adalah UU 26/2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai “PP 15/2010”). Pemberlakuan Izin Lokasi di masing-masing daerah selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan … Continue reading

Zoning Ruang dalam Mixed-Use

Sebelum melakukan pembebasan lahan yang hendak dibangun mixed-use properti, pengembang (developer) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dimana mixed-use tersebut hendak dibangun dan dikembangkan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini dibentuk oleh pemerintah guna menjaga kelanggengan pemanfaatan dan penggunaan ruang secara … Continue reading

Pembebasan Lahan

Sebelum suatu pengembang (developer) melakukan pengembangan mixed-use properti, tentunya pengembang (developer) haruslah memiliki aset tanah yangmemadai untuk dapat menciptakan suatu kawasan mixed-use yang lengkap sarana serta prasarananya agar dapat sesuai dengan keinginan pasar sehingga dapat mencapai target penjualan. Terkait aset … Continue reading

Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan

Tata cara memperoleh tanah adalah prosedur sesuai ketentuan hukum yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum antara subjek tertentu dengan tanah tertentu.[1] Tata cara dalam memperoleh tanah, baik untuk kepentingan umum, usaha, maupun pribadi tergantung pada hal-hal … Continue reading

KONSEP MIXED-USE PROPERTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

KONSEP MIXED-USE PROPERTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi … Continue reading

Tanah Wakaf

Wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanah wakaf adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (wakif) yang diperuntukkan/ digunakan untuk peribadatan atau kepentingan … Continue reading

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan debitur (sengaja/lalai) atau keadaan memaksa (diluar kemampuan debitur). Menurut pasal 1243 KUHPer wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUHPerdata, … Continue reading

Equality Before The Law

Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu. Asas ini tertuang di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “ Pengadilan … Continue reading

Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan atau Borgtocht adalah perjanjian antara kreditor (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor (si berutang). Perjanjian antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (penanggung) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si Debitor atau bahkan tanpa sepengetahuannya. Perjanjian jaminan Borgtocht … Continue reading

Page 1 of 1512345...10...Last »
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Flag Counter
PageRank Checker