Articles

Sertipikat Hak Atas Tanah

Suatu kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertipikat, berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sertipikat merupakan bukti hak atas tanah, Kekuatan berlakunya sertipikat telah ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c dan pasal … Continue reading

Pembuktian dan alat Bukti

Pembuktian dan alat bukti dalam Hukum Perdata Pembuktian dalam bahasa Arab berasal dari Albayinah yang artinya suatu yang menjelaskan, kemudian menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan didalam suatu perkara yang sedang … Continue reading

Perbankan Syariah dan penyelesaian sengketa

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: Bank syariah Lembaga keuangan Mikro syari’ah Asuransi Syari’ah Reasuransi syariah Reksa dana syari’ah Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syariah Sekuritas syari’ah Pembiayaan Syari’ah Pegadaian … Continue reading

Hapusnya Hak Penuntutan

Penuntutan menurut pasal 1 ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. … Continue reading

Asas- asas Hukum Acara Pidana

Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma … Continue reading

Perjanjian (Akad) dalam perspektif Hukum Islam

Akad merupakan perikatan antara kedua belah pihak tentang sesuatu hal yang tidak melanggar syariat Islam dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak. Asas-asas perjanjian dalam hukum syari’ah adalah: Asas Ilahiah atau Asas Tauhid Dalam Qs. Al-Hadid (57):4 yang artinya … Continue reading

REKLAMASI DAN PASKA TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN

Dalam Pasal 99 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana paska tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi … Continue reading

Legitieme Portie

Legitieme Portie(wettelijk erfdeel) menurut pasal 913 KUHPerd adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang … Continue reading

Likuidasi

Likuidasi (liquidation) yaitu pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup, atau menghentikan … Continue reading

Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan

Sebuah keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang didalamnya hanya sebuah kumpulan kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Dalam sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus di emban masing-masing pihak. Berikut Hak dan Kewajiban suami isteri dalam … Continue reading

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker