Economic Law

Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Terhadap tanah yang telah didaftar selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai … Continue reading

Hak Sewa Atas Tanah

Pengertian hak sewa atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Peraturan dasar Hak sewa diatur dalam pasal 44 dan 45 UUPA No 5 Tahun 1960. … Continue reading

Hak Pakai

Hak Pakai  adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian … Continue reading

Pemisahaan

Pemisahan berdasarkan Pasal 135 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: Pemisahan murni; atau Pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang … Continue reading

Pengambilalihan Perusahaan

Pengambilalihan dilakukan dengan cara Pasal 125 ayat (1): pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau; langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, Pasal 125 ayat (2) Pengambilalihan … Continue reading

Peleburan Perusahaan

Akibat dari perbuatan hukum Peleburan sebagai berikut: Peleburan mengakibatkan Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1) Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2) Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat … Continue reading

Penggabungan Perusahaan (MERGER)

Akibat dari perbuatan hukum penggabungan sebagai berikut: Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1) Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2) Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3): … Continue reading

Hak Guna Usaha Atas Tanah

Hak Guna Usaha (HGU ) menurut pasal 28 ayat 1 UUPA No 5 Tahun 1960 yaitu “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan … Continue reading

Ketentuan Terkait Hak Milik Atas Tanah

Salah satu hak atas tanah yaitu hak milik , berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUPA tahun 1960 Hak milik adalah hak yang turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah , dengan mengingat ketentuan pasal 6 … Continue reading

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker