Economic Law

UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU-NO.-30-Tahun-1999-ARBITRASE-DAN-ALTERNATIF-PENYELESAIAN-SENGKETA

HAK ATAS TANAH

Hak adalah “claim” atau tuntutan, dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan  yg dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan perlindungan hukum tersebut maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara. Hak … Continue reading

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960

Undang-Undang-Pokok-Agraria-No.5-Tahun-1960

Undang – Undang Perseroan Terbatas No 40 Thn 2007

Undang – Undang Perseroan Terbatas No 40 thn 2007

Undang – Undang Ketenagakerjaan No 13 Thn 2003

Undang-Undang-Ketenagakerjaan-No-13-Thn-2003

Macam, Pengertian, dan Tata Cara Pengalihan Piutang Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

berdasarkan hukum yang berlaku terdapat tiga (3) mekanisme atau cara yang dapat digunakan dalam rangka pembelian atau pengalihan piutang, yaitu novasi, subrogasi dan jual beli piutang, yang mana masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut: Novasi Novasi dapat didefinisikan sebagai penghapusan suatu … Continue reading

Penanaman Modal

tabel PENANAMAN MODAL

Perkembangan Economic Analysis of Law di Indonesia

Penggunaan Analisis Ekonomi dalam perkembangannya digunakan sebagai mediator dalam mengevaluasi peraturan-peraturan baru, khususnya dalam pembuatan undang-undang. Sebuah peraturan perundang-undangan sangat memerlukan penafsiran-penafsiran bahkan bila perlu menggunakan pengadilan/hakim untuk menafsirkannya. Menurut Posner, pengadilan mempunyai dwi fungsi; pertama, menafsirkan perjanjian-perjanjian kelompok –yang berkepentingan-. Mengapa … Continue reading

Pembatalan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah Oleh Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak Bank. Alasannya adalah adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah … Continue reading

Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Bahwa penyelesaian sengketa dalam Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 55 UU Perbanka Syariah, penulis kutip sebagai berikut:  (1)    Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2)     Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa … Continue reading

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker