Dwangsom (Uang Paksa)

Dwangsom berasal dari Bahasa Belanda yang artinya uang paksa. Dwangsom (uang paksa) yaitu hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si penggugat didalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok secara sukarela (vrijwiling).

Masalah Dwangsom atau uang paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIR maupun Rbg. Sewaktu berlakunya Rv dwangsom diatur dalam Pasal 606a Rv bahwa “ sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Dan dalam pasal 606b Rv bahwa “Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Sifat Dwangsom (uang paksa) adalah sebagai berikut:

  1. Accesoir

Tidak ada dwangsom jika tidak ada hukuman pokok , artinya dwangsome harus selalu mengikuti hukuman poko dengan kata lain bahwa dwangsome tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok.

  1. Hukuman Tambahan

Apabila hukuman pokok yang diterapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan sukarela maka dwangsome diperlukan, apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah hapus.

  1. Tekanan psychis bagi terhukum

Terhukum ditekan secara psychis agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan dwangsom (uang paksa) tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Dwangsom

Penerapan lembaga dwangsong tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.

Dwangsom sebagai bagian dari hukum perdata formil dam materil, dalam praktiknya lebih banyak diterapkan pada perkara-perkara perdata yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan diletakkan dwangsom dalam putusan hakim, agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya juga mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokokyang dibebankan kepadanya.

Penerapan dwangsom memungkinkan dapat dilakukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan ketentuan Penggugat mengajukan permohonan yang isinya melarang pihak Tergugat untuk menunda atau enggan melaksanakan isi putusan, dan bila Tergugat melanggar larangan tersebut maka dikenakan dwangsom.

 

 

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker