Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan adalah suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Ciri-ciri dari sebuah gugatan biasanya adanya sengketa diantara dua belah pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncul istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Begitupun tergugat bisa seorang diri atau gabungan.

Gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak.

Bentuk gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 Rbg, dalam kedua pasal ini ditetukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Berikut ketentuannya yakni:

  1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat)
  2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat)
  3. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal)
  4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
  5. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa)
  6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian)
  7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

 

 

 

Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat dan ditambah satu salinan untuk tergugat.

Dalam Pokok gugatan harus meliputi beberapa hal berikut:

  1. Identitas para pihak

Secara Umum meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus lengkap guna memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona (kesalahan identitas orang). Selain itu dalam gugatan juga harus jelas kedudukan dan posisinya yang terjadi antara para pihak jika tidak maka gugatan dianggap kabur (obscuur libel).

  1. Fundamentum Petendi atau Posita

Posita merupakan dalil-dalil atau alasan gugatan yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan tentang dasar hukumnya, memuat hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa. Posita gugatan harus cakap, ringkas, jelas terinci dan sistematik. Posita yang tidak sistematik, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (obscuur libel).

  1. Petitum dan Tuntutan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim.

 

Gugatan dalam bentuk lisan diatur dalam pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat 1 Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan dalam bentuk lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis.

Prinsip-prinsip dari sebuah gugatan adalah:

  1. Harus ada dasar hukum

Dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 114 Rbg dikatakan bahwa siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga medatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Apabila dasar hukum dari suatu gugatan jelas, maka akan mudah diklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai suatu gugatan yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum ataukah dalam bentuk Wanprestasi atau perkara perdata lainnya.

  1. Adanya kepentingan hukum

Kepentingan hkum adalah syarat mutlak agar subyek hukum dapat mengajukan gugatan, jadi tidak semua subyek hukum yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan aabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

  1. Merupakan suatu Sengketa

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus merupakan suatu sengketa, jadi perkaranya bersifat contensius bukan volunter.

  1. Dibuat dengan cermat dan terang

Dalam pembuatan gugatan harus diperhatikan kalimat dan tata bahasa yang baik dan benar.

  1. Memahami hukum formil dan materiil

Sangat penting dengan memahami hukum formil dan materiil dalam mengajukan gugatan, kemungkinan besar gugatan yang diajukan ke Pengadilan akan berakhir dengan kemenangan.

  1. Kelengkapan gugatan
  2. Prosedur gugatan
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker