Hapusnya Hak Penuntutan

Penuntutan menurut pasal 1 ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hak penuntutan ditentukan undang-undang hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 13 dan 14 di lingkungan peradilan umum dan oditur militer berdasarkan pasal 17 ayat 3 UU No. 1 Drt tahun 1958 di lingkungan peradilan militer. Dalam Pasal 14 KUHAP tindakan penuntutan itu adalah sebagai berikut:

  1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
  2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dasar penyidik
  3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan stelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
  4. Membuat surat dakwaan
  5. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan
  6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yag disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
  7. Melakukan penuntutan
  8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
  9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
  10. Melaksanakan penetapan hakim.

Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP antara lain :

  1. Buku I Bab V, yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang telah menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian telah memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.
  2. Buku I Bab VII yaitu dalam pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
  3. Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76, 77, 78 dan pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Alasan-alasan hapusnya hak menuntut adalah:

  1. Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama (ne bis in idem)

Hal ini diatur dalam pasal 76 KUHP yaitu:

(1)   Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

(2)   Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

  • putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  • putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.
  1. Terdakwa meninggal dunia

Hal ini daitur dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi “ Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia” .

  1. Perkara tersebut Daluwarsa (verjaring)

Dalam pasal 78 ayat 1 KUHP yaitu yang berbunyi:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

  • mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  • mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  • mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  • mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

 

  1. Terjadinya penyelesaian diluar persidangan (Afdoening Buiten Process)

Suatu penyelesaian yang hanya dapat dilaksanakan atas perkara yang ancaman hukum pokoknya hanya denda saja, karena selain perkara-perkara semacam ini, semuanya harus diselesaikan melalui sidang. Alasan ini diperjelas dalam pasal 82 KUHP.

Hapusnya hak penuntutan yang diatur di luar KUHP

  1. Abolisi

Wewenang Kepala Negara dengan UU untuk menghentikan atau meniadakan segala penuntutan tentang satu atau beberapa orang tertentu.

  1. Amnesti

Wewenang Kepala Negara dengan UU atau atas kuasa UU yang dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan sesuatu delik dihapuskan atau dihentikan.

  1. Grasi

Wewenang Kepala Negara dengan UU menggugurkan untuk menjalani hukuman atau sebagian hukuman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker