Izin Lokasi

Dasar hukum pemberlakuan Izin Lokasi (istilahnya kadang berbeda di setiap daerah) adalah UU 26/2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai “PP 15/2010”). Pemberlakuan Izin Lokasi di masing-masing daerah selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat. Izin Lokasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang atau Dinas Tata Kota. Untuk di Provinsi DKI Jakarta izin semacam itu disebut Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). Berdasarkan Pasal 163 PP 15/2010 izin semacam itu dinamakan juga Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (SIPPT), dikutip sebagai berikut:[1]

        Pasal 163

       (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dapat berupa:

a)      izin prinsip;

b)      izin lokasi;

c)      izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d)      izin mendirikan bangunan; dan

e)      izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan Pasal 61 UU 26/2007, dikutip sebagai berikut:[2]

        Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a)        Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

b)        Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

c)        Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam oersyaratan izin pemanfaatan ruang, dan

d)        Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

 

Dari pasal 61 UU 26/2007 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang tidak dapat seenaknya sendiri memanfaatkan ruang tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau memanfaatkan ruang tanpa izin dari pemerintah melalui pejabat yang berwenang. Izin Lokasi bukan bagian dari kewenangan Kantor Pertanahan melainkan kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang/Tata Kota. Dan perlu diperhatikan didalam Izin Lokasi banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin, dimana kewajiban-kewajiban tersebut seyogyanya segera diselesaikan oleh pengembang (developer) yang bersangkutan.

 

[1]Indonesia, Peraturan Pemerintah (a) Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 15 Tahun 2010, LN. No. 21 Tahun 2010, TLN. No. 5103.

[2]Indonesia (b), Ps. 61.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Facebook
Facebook App ID required
Flag Counter
PageRank Checker