Kepemilikan Warga Negara Asing Hak Atas Tanah

621-00739934Hak atas tanah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pemegang hak untuk menggunakan serta mengambil manfaat dari suatu tanah tersebut. Hak atas tanah yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan hak kepemilikan atas tanah oleh negara kepada orang-perorang atau badan hukum dengan bentuk tanah hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pakai, hak sewa, hak untuk membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

Dalam UUPA diatur mengenai larangan atas kepemilikan tanah hak milik bagi orang asing. Larangan tersebut diatur dalam pasal 21 UUPA. Sesuai dengan asas nasionalisme yaitu “hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan”.

Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga agar tanah tetap menjadi hak milik negara atau warga negara, karena apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak asing maka kesejahteraan rakyat akan berkurang dan dapat menyebabkan dikuasainya sebagian wilayah negara oleh orang asing.

Dengan demikian warga negara asing atau badan usaha asing tidak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. namun warga negara asing dapat memiliki tanah di Indonesia hanya dengan Hak Pakai (HP) dan Hak sewa Untuk Bangunan. Kesemua hak yang diberikan kepada warga negara asing oleh pemerintah dinyatakan sudah cukup untuk memberikan peran kepada warga negara asing untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia.

Terhadap larangan tersebut terdapat pengecualian kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan oleh orang asing yaitu hak guna bangunan yang diatur pada Pasal 36 UUPA, hak guna usaha yang terdapat dalam Pasal 30 UUPA, serta hak pakai yang tercantum pada Pasal 42. Untuk hak guna usaha dan hak guna bangunan, berlaku bagi badan hukum yang berdiri menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya hak pakai yang dapat digunakan untuk membuat tempat tinggal bagi orang asing.

Mengacu pada issue yang terjadi saat ini hal tersebut membolehkan  Warga Negara Asing (WNA)  untuk memiliki property di Indonesia. Bukti keseriusannya ini terbukti dengan adanya rencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996. Secara prinsip rencana ini menabrak UUPA No 5 Tahun 1960 juga menyalahi tata perundangan di Indonesia yaitu semangat UUD 1945 pasal 33 dan Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, WNA hanya diperbolehkan memiliki hak pakai dan hak sewa bangunan seperti ketentuan Pasal 41 tentang Hak Pakai dimana Ayat (1) menyebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya.

Pada Pasal 42 UUPA No 5 Tahun 1960 juga disebutkan bahwa pihak yang dapat diberikan adalah WNI termasuk orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Memang rencana pemberlakuan izin bagi warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia didukung oleh alasan yang masuk akal, yaitu dimana hanya properti berupa Apartemen dengan harga khusus (mewah (±5M) dan super mewah (±10M)) yang dapat diijinkan untuk warga negara asing. Dengan harga kisaran seperti di atas, maka warga negara asing tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM), dan akan menambah pemasukan Negara. Namun dalam hal ini, perlu kita sama-sama merenungkan alasan mengapa para pembuat undang-undang (UU No. 5 tahun 1960) menegaskan larangan bagi warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia.

Jika kita mengandaikan harga Apartemen 5M hingga 10M sudah termasuk mewah dan super mewah, namun bagi warga negara asing dimana kurs nya lebih melejit daripada kurs Rupiah, jumlah tersebut tentulah tidak akan memberatkan. Sehingga jika warga negara asing sampai diberikan ijin untuk dapat memiliki properti di Indonesia, maka niscaya cita-cita pembuat undang-undang (UU No. 5 tahun 1960) tidak akan tercapai, dan sudah barang tentu semangat UUD’1945 tidak akan secara maksimal tercapai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker