Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

law1Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara dari Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking ) yang diterbitkan oleh Badan /Pejabat TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “ Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah , sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan rmasuk sengketa tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku , yang sifat konkrit , individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut E-UTRECHTKeputusan Tata Usaha Negara adalah Ketetapan, ialah suatu perbuatan hukum public yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pertahanan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

Sedangkan menurut W.F.PrinsKeputusan Tata Usaha Negaraadalah Keputusan, suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada pada alat atau organ tersebut.

Menurut Van Der PotKeputusan Tata Usaha Negaraadalah Keputusan, perbuatan hukum yang dilakukan alat pemerintahan dan pernyataan-pernyataan alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perbuatan hukum.

Unsur – unsur yang ada didalam peradilan tata usaha Negara adalah :

  1. Adanya peraturan yang mengikat masyarakat secara umum.
  2. Adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan per undang-undangan. Mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
  3. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum.
  4. Adanya sekurang-kurangnya 2 pihak.
  5. Adanya hukum formal yang bisa menegakkan terlaksananya ketentuan hukumm yang bersifat abstrak dan mengikat hukum.
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker