Kompetensi Pengadilan

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita ingat, bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga peradilan, yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Sedangkan berdasarkan tingkatan dari pengadilan terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Kasasi).

Di dalam prakteknya, Kompetensi Pengadilan terbagi atas 2 (dua):

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut terkait dengan pengadilan apa yang berwenang mengadili?mengingat ada 4 (empat) lembaga peradilan yang ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana masing-masing lembaga peradilan memiliki kewenangan absolut yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga peradilan lainnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif terkait dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili? Untuk mengetahui hal ini, harus diperhatikan secara mendetail ketentuan dalam Pasal 118 HIR, yaitu:

i.    Gugatan diajukan di alamat tergugat (asas Actor Sequitur Forum Rei)

ii.   Gugatan diajukan di tempat tergugat tinggal sebenarnya secara fisik

iii. Jika tergugat lebih dari satu orang, penggugat dapat memilih di tempat salah satu tergugat

iv.  Jika yang digugat yakni debitur utama dan penanggungnya, maka gugatan diajukan di wilayah debitur utama atau salah seorang debitur utama.

v. Jika alamat tergugat dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka diajukan di pengadilan tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat

vi.  Jika tergugat tidak dikenal, maka dapat diajukan ke Pengadilan tempat tinggal penggugat

vii. Untuk barang tidak bergerak, maka tuntutan diajukan di daerah pengadilan tempat barang tersebut berada.

viii.Jika barang tidak tetap berada di lebih dari satu daerah hukum pengadilan negeri, maka diajukan di salah satu daerah hukum pengadilan negeri dari keberadaan barang tersebut.

ix.  Jika ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak terkait pemilihan pengadilan negeri yang akan ditunjuk untuk memproses sengketa, maka jika mau gugatan boleh diajukan di pengadilan negeri yang dipilih tersebut.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker