Likuidasi

Likuidasi (liquidation) yaitu pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

Likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup, atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut pada pihak kreditur dan pemegang saham.

Alasan terjadinya pembubaran(likuidasi) berdasarkan pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan UUPT adalah:

1)    Berdasarkan keputusan RUPS;

2)    Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

3)    Berdasarkan penetapan pengadilan;

4)    Dengan dicabutnya Kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

5)    Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan Pailit berada dalam insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU; atau

6)    Karena dicabutnya izin usaha Perseoan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggolongan Likuidasi berdasarkan saat dan frekuensi pembagian (distribusi) kas dilaksanakan, maka likuidasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1)   Likuidasi Sederhana

Sering juga disebut likuidasi tunggal, likuidasi sekaligus dan likuidasi serentak. Kas akan dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah diperhitungkan laba (rugi) realisasi dan utang piutang dalam persekutuan.

 

2)   Likuidasi Berangsur

Setelah semua utang kepada pihak ketiga diselesaikan berarti sisa kas yang ada adalah haknya sekutu. Pembagian kas akan dilakukan setiap saat kas tersedia tanpa menunggu selesainya realisasi. Untuk menentukan besarnya bagian kas masing-masing sekutu dapat dihitung dengan 2 cara yaitu dengan membuat perhitungan pembagian membuat program pembagian kas.

Akibat hukum adanya pembubaran perusahaan adalah sebagi berikut:

1)    Perusahaan tidak bisa berbisnis lagi

2)    Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaan

3)    Dibelakang nama perusahaan dibutuhkan kata”dalam likuidasi”

4)    Pengangkatan likuidator

5)    Kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan

6)    Pembubaran perusahaan

Proses likuidasi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1)    Penyerahan yaitu proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan

Likuidasi penyerahan adalah prodesur informal untuk melikuidir hutang, bagi kreditur cara ini lebih menguntungkan dibanding kepailitan formal karena mereka menerima lebih banyak. Dilakukan transfer kepemilikan aktiva kepada pihak ketiga yang disebut assignee atau trustee. Assignee diinstruksikan untuk menjual aktiva itu baik di bawah tangan atau melalui lelang umum dan hasilnya dibagikan kepada kreditur secara pro-rata.

2)    Melalui kepailitan formal berdasarkan yuridiksi suatu pengadilan khusus

ikuidasi kepailitan diatur dalam Undang-undang kepailitan yang mempunyai tiga fungsi penting, yaitu melindungi kreditur dari kemungkinan penipuan oleh debitur, pembagian aktiva debitur secara adil kepada para kreditur, menghapuskan semua kewajiban debitur sehingga yang bersangkutan dapat mulai usaha baru tanpa harus dibebani hutang terdahulu.

Jangka waktu proses likuidasi adalah

1)    30 hari setelah tanggal pembubaran, likuidator/kurator, wajib memberitahukan:

a)   kepada semua kreditor dalam pengumuman di surat kabar dan berita Negara RI

b)   kepada Menteri untuk dicatat dalam draft perseroan yang dilikuidasi.

2)    60 hari setelah pengumuman di Koran/surat kabar, merupakan jangka waktu bagi kreditor untuk mengajukan tagihan

3)    Paling lambat dalam 30 hari setelah tanggal pertanggungjawaban likuidasi, likuidator/kurator, wajib mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar.

Adapun tujuan dilakukannya likuidasi

1)    Mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari realisasi aktiva.

2)    Untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan.

3)    Untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil.

Adanya likuidasi yang dilakukan sebuah perusahaan sehingga memunculkan akibat hukum bagi perusahaan tersebut diantaranya adalah:

1)    perusahaan tidak bisa bernisnis lagi.

2)    perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaan.

3)    di belakang nama perusahaan du bubuhkan kata “dalam likuidasi”.

4)    pengangkatan likuidator.

5)    kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan.

6)    pembubaran perusahaan.

Prosedur likuidasi dalam UUPT diatur dalam Pasal 142 – 152 khususnya Pasal 147-152, yang terbagi tahapan prosesnya menjadi tiga tahapan:

  • Tahap Pertama

Melakukan pengumuman surat kabar dan Berita Negara Indonesia (“BNRI”) dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum). Dalam pengumuman tersebut diterangkan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan dan juga nama dan alamat likuidator. Sejalan dengan itu, likuidator juga melakukan pencatatan terhadap harta-harta dari perusahan (aktiva dan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan nama-nama dari kreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkait tindakan pengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 UUPT).

  • Tahap Kedua

Melakukan pengumuman surat kabar dan BNRI, dalam pengumuman kedua ini likuidator juga wajib memberitahukan kepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (laporan ini dilakukan oleh likuidator dengan cara memberitahukan dengan surat tercatat kepada Menteri terkait) (Pasal 149 ayat (1) UUPT). Setelah lewat waktu 90 hari pengumuman kedua ini maka likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independen dilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebut kepada para kreditornya dengan dengan asas pari passu pro rata parte (vide 1131 jo. 1132 KUHPerd). Dan dalam hal masih adanya sisa kekayaan dari hasil likuidasi maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada para pemegang saham.

  • Tahap Ketiga dan Terakhir

Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT). Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likudasi sudah berakhir (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum) (Pasal 152 ayat (3) UUPT).

Dalam hal sudah dilakukan pengumuman tersebut maka Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan yang diikuti dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UUPT).

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker