Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur.

Struktur menentukan identitas atau ciri sistem, sehingga unsur-unsur itu masing-masing pada asasnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa mengganggu kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan- perubahan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah.

Dikenal macam sistem:

  1. Sistem konkrit, yaitu sistem yang dapat dilihat atau diraba seperti misalnya molekul atau organismeyang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil.
  2. Sistem abstrak atau konseptual, yaitu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Sistem hukum termasuk sistem konseptual.
  3. Sistem terbuka, dimana mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur didalam sistem. Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Contoh : hukum perserikatan, dimana setiap orang bebas untuk membuat jenis perjanjian apapun di luar yang ditentukan dalam undang-undang.
  4. Sistem tertutup, yaitu meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Contoh : hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang-undang.
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker