Perbankan Syariah dan penyelesaian sengketa

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

  1. Bank syariah
  2. Lembaga keuangan Mikro syari’ah
  3. Asuransi Syari’ah
  4. Reasuransi syariah
  5. Reksa dana syari’ah
  6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syariah
  7. Sekuritas syari’ah
  8. Pembiayaan Syari’ah
  9. Pegadaian Syari’ah
  10. Dana pensiunan lembaga keuangan syari’ah
  11. Bisnis Syari’ah

Menurut Sudarsono Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 bahwa pengertian Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Asas perbankan syariah menurut Pasal 2 Udang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prisip kehati-hatian”

Penyelesaian sengketa (Ash-Shulhu) yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Prinsip dalam penyelesaian sengketa diantaranya adalah:

  1. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.
  2. Kekeluargaan
  3. Win win solution, menjamin kerahasian sengketa para pihak
  4. Menyelesaiakan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan

Landasan hukum Penyelesaian Sengketa adalah Pasal 1338 KUHP yaitu “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Dengan diamendemennya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawaninan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah (Pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006).

Mengenai penyelesaian sengketa antara bank syariah, ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa:

1)    Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

2)    Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

3)    Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

  1. Dalam bentuk litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.
  2. Dalam bentuk non-litigasi atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bentuk lembaga ini bersifat partikulir, ia tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh kebutuhan masyarakat. Diantaranya adalah:
  • Mediasi Perbankan

Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai antara lain bukti transaksi keuangan yang dilakukan Nasabah
  2. Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh Nasabah kepada Bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan Bank
  3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya.
  4. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
  5. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.
  • Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker