Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan debitur (sengaja/lalai) atau keadaan memaksa (diluar kemampuan debitur).

Menurut pasal 1243 KUHPer wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). Jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

  1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
  2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
  3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
  4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi adalah:

  1. Biaya

Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak

  1. Rugi

Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur

  1. Bunga

Kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur

PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata timbul akibat perbuatan orang, kemudian Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Bentuk dan rincian ganti rugi tidak diatur dalam KUHPerd, dengan demikian bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immaterial.

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah

  1. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
  2. Harus ada kesalahan, kesalahan ini dapat dilihat secara dua cara yaitu
  3. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  4. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si          pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
  5. Harus ada kerugian yang ditimbulkan yaitu dapat berupa kerugian materiil dan kerugian Idiil.
  6. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yaitu terdapat dua teori sebagai berikut:
  7. Condition sine qua non

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat.

  1. Adequate veroorzaking

Sipembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuaan melawan hukum.

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum hal 117 dikatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  3. Bertentangan dengan kesusilaan
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Namun dalam hukum pidana menurut Satocid Kartanegara melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi dua yaitu

  1. Wederrechtelijk formil

Apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang

  1. Wederrechtelijk Materiil

Sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Facebook
Facebook App ID required
Flag Counter
PageRank Checker