Percobaan (Poging)

Percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV, Pasal 53 dan 54 KUHP. Percobaan untuk melakukan tindak pidana itu menurut KUHP adalah melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan (Lamintang, 1984:511).

poging

Dalam Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

 

  1. Adanya niat/kehendak/maksud/voornemen dari pelaku

Menurut SIMON, van HAMEL, ZEVENBERGEN, dan POMPE, voornemen atau maksud itu adalah sama sekali sama dengan opzet, sehingga orang hanya dapat berbicara mengenai suatu maksud dari seorang pelaku, apabila perilaku tersebut mempunyai opzet sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam rumusan delik yang berangkutan.[1] Maksud atau niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Niat adalah sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan. Suatu sikap batin yang menunjuk kepada suatu arah tertentu, mungkin menjadi kesengajaan jika mulai dilakukan dengan perbuatan. Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat adalah sama dengan kesengajaan mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya mengenai perbuatan yang belum dilaksanakan, niat merupakan suatu sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan itu. Dalam ilmu hukum pidana, ini disebut melawan hukum yang subjektif.[2]

 

  1. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu

Dalam ilmu hukum pidana timbul permasalahan apakah ”permulaan pelaksanaan” tersebut diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dan maksud pelaku ataukah dari kejahatan yang telah di maksud oleh pelaku telah dilakukannya.[3] Sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan:

–       Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat di hukum terdapat pada apa yang disebut “voor bereidingshandelingen” atau tindakan-tindakan persiapan dengan apa yang disebut ”uit veoringshandelingen” atau tindakan pelaksanaan.

–       Yang dimaksud dengan uitveoringshandelingen adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah di mulai dengan pelaksanaannya.

–       Pembentuk UU tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tntang batas-batas antaravoor bereidingshandelingen dengan uitveoringshandelingen seperti dimaksud di atas.

 

Ada beberapa teori menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan:[4]

–       Teori Subjektif (G.A. van Hamel)

Adanya permulaan pelaksanaan perbuatan jika dipandang dari sudut niat ternyata tetap niatnya ini. Dalam ajaran yang berorientasikan mental ini, di anggap cukup kalau pembuat di waktu melakukan perbuatan menunjukkan sikap berbahayanya dan bahwa dia sanggup menyelesaikan kejahatan.

 

 

–       Teori Objektif (D.Simons)

Di isyaratkan bahwa pembuat harus melakukan segala sesuatu untuk menimbulkan akibat tanpa campur tangan siapapun, kalau tidak dihalangi oleh kejadian yang bukan karena kehendaknya.

 

–       Teori Gabungan atau teori objektif diperlunak (G.E.Lagemeijer)

Ada permulaan pelaksanaan kalau pembuat telah melakukan perbuatan yang menjelaskan kepada siapapun bahwa dia harus dianggap sanggup menyelesaikan niatnya.

 

Ada permulaan pelaksanaan kalau pembuat telah melakukan perbuatan yang menjelaskan kepada siapapun bahwa dia harus dianggap sanggup menyelesaikan niatnya.

 

Perbuatan pelaksanaan harus dibedakan dengan dengan perbuatan persiapan. Perbuatan pelaksanaan menurut Hoge Raad adalah perbuatan yang hanya menurut pengalaman orang dengan tidak dilakukan perbuatan lagi, akan menimbulkan pembakaran, dapat dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan. Sedang perbuatan persiapan adalah segala perbuatan yang mendahului perbuatan permulaan pelaksanaan, misalnya membeli senjata yang akan dipakai membunuh orang. Perbuatan-perbuatan persiapan tidak termasuk perbuatan pidana.

 

  1. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku

 

Dengan demikian, agar seseorang pelaku dapat dihukum melakukan percobaan tindak pidana, maka ketiga syarat tersebut di atas harus terbukti secara sah dan meyakinkan. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dikatakan melakukan percobaan tindak pidana.

 

Percobaan itu ada beberapa tingkatan, yaitu:[5]

  1. Percobaan melakukan kejahatan dinamakan orang percobaan yang sempurna, apabila perbuatan permulaan pelaksanaan sudah hampir mendekati terlaksananya kejahatan. Misalnya A menembak B, akan tetapi tembakannya tidak mengenai sasaran.
  2. Percobaan disebut orang percobaan tertangguh, misalnya A bermaksud menembak B, tetapi dikala ia sedang membidik sempat melepaskan tembakannya, senapannya direbut orang lain.
  3. Akhir percobaan dinamakan percobaan sejenis (gequalificeerde poging), jika percobaan untuk melakukan kejahatan tidak berhasil, tetapi apa yang dilakukan itu menghasilkan pula sesuatu kejahatan lain. Misalnya A membacok B dengan maksud untuk membunuh B, tetapi tidak berhasil, meskipun demikian B luka parah dan tidak terus mati. Selain A dapat dipersalahkan telah mencoba membunuh B, maka A dapat dituntut juga karena melakukan penganiayaan terhadap B.

 

 

Percobaan melakukan kejahatan merupakan delik, jika pelaku tidak meneruskan perbuatannya karena ada hambatan diluar kehendak pelaku. Tetapi apabila tidak selesainya pelaksanaan kejahatan disebabkan keadaan yang bergantung pada kemauan pelaku, maka menjadi tidak dapat dihukum. UU memberikan jaminan bahwa pelaku menjadi tidak dapat dihukum, yaitu:[6]

  1. Apabila pelaku dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat, pelaku masih mempunyai keingginan untuk membatalkan niatnya yang jahat.
  2. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk dapat menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung.
    Kemudian UU menjadikan tidak selesainya pelaksanaan kejahatan disebabkan keadaan yang tidak bergantung pada kemauan pelaku sebagai bagian khusus dari percobaan yang dapat dipidana.

 

Oleh karena itu harus disebutkan dalam dakwaan dan tidak selesai kejahatan tidak ada hubungan. Makamah Agung memudahkan pembuktian dengan menganggap cukup terbukti dengan adanya keadaan mengapa kejahatan tidak selesai. Selain itu tidak ada tanda kerjasama sukarela dari pembuat untuk menghalangi apa yang akan terjadi.[7]

 

Sanksi terhadap percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
2.    Maksimal hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga.

3.                Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.
Hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dikurangi sepertiga dari hukuman pokok maksimum dan paling tinggi lima belas tahun penjara.Didalam ayat (2) dari Pasal 53 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dapat dikenakan atas perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannya diancamkan hukuman maksimum lima belas tahun penjara. Dalam hal percobaan maksimum ancaman hukuman (bukan yang dijatuhkan) pada kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum lima belas tahun, akan tetapi mengenai hukuman tambahan sama saj halnya dengan kejahatan yang selesi dilakukan.

 

[1] Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 1997), hal. 537.

[2] Mr. Roesian Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasnya, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 94

[3]Op.cit, hal.553.

[4] D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal 239-240

[5] R. Treslan, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogjakarta: UNPAD, 1994), hal. 84-85

[6] Op.cit,hal.571.

[7] Op.cit,hal.240.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker