Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai “UU Tenaker”) bahwasannya Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai “PKWT”) harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal PKWT tersebut dibuat tidak dalam bentuk tertulis maka akan secara langsung dinyatakan sebagai Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut sebagai “PKWTT”). Apabila dalam hal tertentu PKWT dibuat secara bilingual yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua bahasa tersebut, yang berlaku adalah PKWT versi bahasa Indonesia.

Masa percobaan sama sekali tidak boleh disyaratkan dalam PKWT ini, dan dalam hal disyaratkan masa percobaan dalam suatu PKWT maka dengan sendirinya PKWT tersebut batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 UU Tenaker ditegaskan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
– pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
– pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga)
tahun
– pekerjaan yang bersifat musiman
– pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan

Menurut ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Tenaker secara jelas disebutkan bahwa PKWT tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, namun saat ini dalam prakteknya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku bisnis yang melakukan penggelapan hukum yaitu dengan mengadakan PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Dan hal seperti ini seharusnya dapat diproses secara hukum, namun banyak sekali para pekerja yang belum mengerti bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di UU Tenaker sehingga mereka tidak melaporkan hal tersebut ke Suku Dinas Ketenagakerjaan setempat.

PKWT yang didasarkan atas jangka waktu hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila pengusaha bermaksud untuk memperpanjang PKWT maka paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis. Pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Saat ini dalam praktek sering terjadi penggelapan hukum terkait perpanjangan PKWT ini, yaitu dimana perusahaan-perusahaan yang mengadakan PKWT akan melakukan perpanjangan PKWT setiap tahunnya dengan melebihkan tanggal penandatanganannya atau bisa juga dengan mengadakan pembaharuan PKWT dengan memainkan tenggang waktu yang ditentukan dalam UU Tenaker. Pada dasarnya hal ini dapatlah diproses secara hukum, namun banyak pekerja selain belum terlalu memahami ketentuan terkait PKWT yang diatur dalam UU Tenaker juga karena para pekerja tersebut membutuhkan pekerjaan tersebut. Dalam UU Tenaker secara tegas disebutkan bahwa apabila PKWT bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Tenaker tersebut maka demi hukum menjadi PKWTT.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker