Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan

Tata cara memperoleh tanah adalah prosedur sesuai ketentuan hukum yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum antara subjek tertentu dengan tanah tertentu.[1] Tata cara dalam memperoleh tanah, baik untuk kepentingan umum, usaha, maupun pribadi tergantung pada hal-hal berikut:[2]

a)      Status tanah yang diperlukan

b)      Status hukum pihak yang memerlukan, peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan

c)      Ada atau tidaknya kesediaan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya.

Adapun tata cara memperoleh tanah menurut Hukum Nasional adalah sebagai berikut:[3]

a)      Permohonan dan Pemberian Hak atas Tanah, jika tanah yang diperlukan berstatus Tanah Negara

b)      Pemindahan Hak, jika:

-       Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak

-       Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah ada

-       Pemilik bersedia menyerahkan tanah

c)      Pembebasan/Pelepasan Hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika:

-       Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat

-       Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang sudah ada

-       Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya

d)     Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika:

-       Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak

-       Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya

-       Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum.

Dari uraian terkait tata cara memperoleh tanah tersebut, para pengembang (developer) pada umumnya menggunakan cara yang ketiga, yaitu pembebasan/pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas tanah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ketentuan mengenai pembebasan hak atas tanah tidak diatur tersendiri dalam suatu pasal, tetapi tersebar di berbagai pasal, yaitu pasal 27, pasal 34, dan pasal 40, yang menyebutkan bahwa hak atas tanah hapus apabila tanahnya dilepas secara sukarela oleh pemegang haknya. Dapat juga ditafsirkan bahwa pembebasan hak atas tanah merupakan salah satu bentuk dari sifat semua hak atas tanah yang berfungsi sosial.[4]

Pembebasan Lahan bagi pengembangan properti dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian. Hal ini disebabkan semakin hari semakin banyak sengketa pertanahan yang terjadi, baik antara para ahli waris penjual tanah, ataupun antara ahli waris/penjual dengan pengembang (developer). Untuk mengantisipasi permasalahan pembabasan lahan ini, diperlukan penyempurnaan peraturan untuk menertibkan kegiatan pembebasan lahan yang terbatas di setiap wilayah sebagai upaya mencegah potensi timbulnya sengketa yang menjadi faktor penghambat bagi kelangsungan kegiatan pembangunan.

Sebagai contohnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembebasan atau pembelian tanah dengan menetapkan peraturan atas pemberian SP3L sebagaimana dimaksud dalam:[5]

ü  Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 138/ 1998 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di DKI Jakarta (“Kepgub No. 138/1998”) Pasal 1 huruf (i).

ü  Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.540/ 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di DKI Jakarta (“Kepgub No. 540/1990”) setelah acuan sebelumnya terdapat dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Da.11/3/11/1972 tentang Penyempunaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya untuk Kepentingan Dinas atau Swasta di Wilayah DKI Jakarta (“Kepgub No. 11/1972”).

ü  Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.640/ 1992 tentang Ketentuan terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur DKI Jakarta (“Kepgub No. 640/1992”) Pasal 1, kewajiban memperoleh SP3L dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta diperlukan untuk membebaskan lokasi atau lahan seluas lebih dari 5.000 m2 dan/atau kurang dari 5.000 m2 yang terletak pada jalur jalan protokol oleh badan atau perorangan dengan. Pelaksanaan pembebasan tanah untuk kebutuhan investasi dilakukan atas dasar kesepakatan dan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kepgub No. 138/1998.

Konsekuensi Hukum atas kegagalan pemenuhan kewajiban dalam permohonan SP3L yaitu:[6]

ü  Berdasarkan angka 5 bagian kedua Kepgub No. 540/1990 terjadi apabila persyaratan untuk merealisasikan pembebasan tanah tidak terlaksana secara utuh, maka terhadap tanah yang telah dibebaskan itu dapat dialihkan secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta kepada pihak lain dengan memberikan penggantian sebesar harga pembebasan ditambah 20% biaya administrasi dari harga pembebasan tanah.

ü  Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepgub No. 138/1998 mengatur bahwa permohonan SP3L yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, akan dikembalikan kepada pemohon dan penolakan permohonan SP3L segera disampaikan secara tertulis oleh BKPMD DKI Jakarta kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.

 

 

[1]Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 174.

[2]Op.cit, Arie S Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya Edisi Revisi, hal. 24.

[3]Op.cit.

[4]Ibid, hal. 178.

[5]Febiriyansa Tanjung, Aspek Hukum, Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (“SP3L”) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi Kegiatan Pembangunan dan Investasi, http://www.hukumproperti.com/2014/01/02/aspek-hukum-surat-persetujuan-prinsip-pembebasan-lokasilahan-sp3l-di-wilayah-provinsi-dki-jakarta-bagi-kegiatan-pembangunan-dan-investasi/, diunduh pada tanggal 15 November 2015.

[6]Ibid.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Facebook
Facebook App ID required
Flag Counter
PageRank Checker