Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Pada Umumnya

Secara umum, penyelesaian suatu sengketa perbankan dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

 Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dijadikan the first and last resort dalam penyelesaian sengketa. Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut sebagai badan yudikatif. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1]Sehingga di luar dari lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tersebut tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official dan bertentangan dengan prinsip under the authority of law.[2]

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui atau di dalam pengadilan) ini merupakan sarana akhir (ultimum remidium).[3] Namun demikian dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa dengan cara ini ternyata terdapat banyak sekali kekurangannya, terlebih lagi dalam penanganan berperkaranya masih cenderung lambat, sehingga untuk mengikuti perkembangan dunia bisnis terlebih lagi dunia perbankan yang semakin pesat, cara penyelesaian ini sangat meresahkan masyarakat umum pada umumnya dan pelaku perbankan pada khususnya.

 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. [4]

i. Konsultasi

Menurut Balck’s Law Dictionary, Konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan hukum untuk dimintai pendapatnya dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Konsultan tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.[5]

ii. Negosiasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negosiasi diartikan sebagai:[6]

  1. Proses tawar menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain;
  2. Proses penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.
  3. Mediasi

Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri-sendiri.[7] Saat ini Bank Indonesia telah menyediakan aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor8/5/PBI/2006 dan terakhir kali diperbaharui dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, yang menyebutkan bahwa setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Bank Indonesia.

iii. Konsiliasi

Adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

iv. Penilaian Ahli

Adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal darikata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda/Perancis), arbitration (Inggris) dan shiedsprunch (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Dalam literatur, dijumpai beberapa batasan arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya adalah:[8]

i. Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya “How Arbitration Works” disebutkan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para Pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

ii. Gary Goodpaster, mengemukakan sebagai berikut:

“arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select”.

iii. Subekti menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

iv. Priyatna Abdurrasid mengemukakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

v. M.N. Purwosutjipto menyatakan bahwa Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

vi. Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan sebagai berikut: Arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by arbitrator’s award issue after hearing at which both parties have an opportunity to be head. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter,instead of carrying it to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation.

vii. Dalam Pasal  1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian Arbitrase di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase adalah:[9]

  1. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan;
  2. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
  3. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
  4. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan; dan
  5. Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Di Indonesia, badan arbitrase yang biasa ditunjuk dan diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis pada umunya dikenal dengan sebutan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dimana tugas dari BANI ialah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam melakukan tugasnya tersebut BANI adalah bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.[10]

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan BANI, atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut akan diselesaikan dibawah penyeleng­garaan BANI berdasarkan peraturan tersebut, dengan mem­perhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

[1]Indonesia (b), Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No 4 Tahun 2004, LN No.8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

[2] Wirdyaningsih.et.al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.235.

[3]Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),ed.2,hal.1-2.

[4] Indonesia (c), Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No 30 Tahun 1999, LN No.138 Tahun1999, TLN No. 3872.

[5]Op.cit, hal.228.

[6]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hal. 686.

[7]Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), hal.120.

[8]Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 109-111.

 

 

[9]Ibid, hal.111.

[10]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.11-14.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker