REKLAMASI DAN PASKA TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN

Dalam Pasal 99 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana paska tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Kegiatan reklamasi wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan/kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batubara (khusus terhadap pemegang IUP Produksi). Selain itu, Pemegang IUP juga harus menyusun:

  1. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi yang mencakup juga rencana reklamasi ditahapan eksplorasi tersebut.
  2. Rencana reklamasi dan paska tambang dan mengajukan rencana tersebut untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Produksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska tambang, pasal 7 ayat (1) dimana disebutkan bahwa rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu, adanya batasan waktu pelaksanaan reklamasi paling lama 5 tahun lahan bekas pertambangan sudah harus selesai dilaksanakan dan berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini juga diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska tambang yang menegaskan bahwa :

“Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri/Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.”

Kemudian pasal 22 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska tambang menyebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kewenangan tersebut maka menteri, gubernur atau bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska tambang (PP 78/2010), Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan paska tambang. Reklamasi dan paska tambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:

  1. Penambangan terbuka
  2. Penambangan bawah tanah

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Produksi wajib menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan wajib mulai melakukan kegiatan reklamasi dalam waktu 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan terganggu hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan.

Pasal 103 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105 UU Minerba mengatakan bahwa badan usaha yang tidak bergerak di usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP jenis ini hanya dapat diberikan untuk 1 kali penjualan oleh pihak yang berwenang. Badan usaha tersebut wajib melaporkan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada pihak yang berwenang.

Sanksi administrative yang dibebankan jika terjadi pelanggaran diantaranya adalah:

  1. Peringatan Tertulis
  2. Penghentian sementara sebagian dan seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
  3. Pencabutan IUP, IPR atau IPK.
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker