Surat Kuasa

Surat kuasa secara umum diatur dalam KUHPerdata, buku ketiga tentang perikatan, tepatnya pada bab yang ke XVI dalam pasal 1792 menyatakan, Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Pemberian kuasa (lastgeving) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdata mengandung unsur-unsur:

  1. Persetujuan
  2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan
  3. Atas nama pemberi kuasa

Sifat perjanjian kuasa adalah sebagai berikut:

  1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa
  2. Pemberi kuasa bersifat konsensual (berdasarkan kesepakatan)
  3. Berkarakter garansi kontrak (tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandate yang diberikan
  4. Pelampauan kuasa menjadi tanggung jawab kuasa (Pasal 1806 KUHPerdata)

Berakhirnya kuasa karena hal –hal berikut:

  1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (Pasal 1814 KUHPerdata)

Pemberian kuasa dapat berakhir dengan penarikan kembali Pemberian Kuasa tersebut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa.

  1. Salah satu meninggal dunia (Pasal 1813 KUHPerdata)

Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya Pemberian Kuasa itu berakhir, pemberian kuasa tidak dapat dilanjutkan ke ahli waris pihak yang meninggal dunia kecuali dibuatkan pemberian kuasa baru.

  1. Penerima kuasa melepas kuasa (Pasal 1817 KUHPerdata)

Pelepasan Pemberian Kuasa oleh Penerima Kuasa itu dapat dilakukan dengan cara memberitahukan maksud tersebut kepada pemberi Kuasa.

Jenis –jenis kuasa

  1. Kuasa umum (Pasal 1795 KUHPerdata)

Dalam pasal 1796 KUHPerdata, menyatakan Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

 

  1. Kuasa Khusus (Pasal 1795 KUHPerdata)

Surat kuasa khusus pada pokoknya harus memenuhi memenuhi syarat formil sebagai berikut:

  1. Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas.
  2. Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Sesuai dengan salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986 “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah”.
  3. Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relative dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan.

 

  1. Kuasa Perantara (Pasal 1792 KUHPerdata)

Surat kuasa perantara disebut juga agen (agent). Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah (instruction) kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, mengikat principal sebagi pemberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Kuasa ini berdasar dengan pasal 1972 KUH Perdata yang mengatur secara umum tentang surat kuasa, dan pasal 62 KUHD yang menyatakan Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu.

 

  1. Kuasa Istimewa (Pasal 1796 KUHPerdata)

Surat kuasa istimewa diatur dalam pasal 157 HIR (pasal 187 RBg), yang menyatakan sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim maupun yang diminta atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus diangkatnya kecuali kalau ketua pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang syah, di mana dengan seksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu.

 

  1. Kuasa menurut hukum (orang/badan tanpa memerlukan surat kuasa khusus)

Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoording atau legal mandatory (legal representative) yaitu undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa.

  1. Wali terhadap anak di bawah perwalian

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), wali dengan sendirinya menurut hukum menjadi kuasa untuk bertindak mewakili kepentingan anak yang berada di bawah perwalian.

  1. Kurator atas orang yang tidak waras
  2. Orang tua terhadap anak yang belum dewasa
  3. Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan
  4. Direksi atau pengurusbadan hukum
  5. Direksi Perusahaan perseroan
  6. Pimpinan Perwakilan Perusahaan Asing
  7. Pimpinan cabang Perusahaan Domestik
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker