Tanah Wakaf

Wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanah wakaf adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (wakif) yang diperuntukkan/ digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum.

Boedi Harsono menyatakan perwakafan tanah milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.

Menurut Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pada Pasal 1 ayat 1 yang ditegaskan pula dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 215 menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Landasan Hukum wakaf adalah:

  1. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik
  2. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan pedoman Peraturan

Adapun unsur-unsur dari wakaf adalah:

  1. Wakif
  2. Nazhir
  3. Harta Benda Wakaf
  4. Ikrar wakaf
  5. Peruntukan harta benda wakaf
  6. Jangka waktu wakaf

Di dalam UU No.41 tahun 2004 pasal 32-38 dijelaskan bagaimana prosedur pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, dalam (Pasal 32 ) PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda kepada instansi yang berwenangpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani (Pasal 33) Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 PPAIW menyerahkan:

  1. Salinan akta ikrar wakaf
  2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya

Tata cara Perwakafan Tanah Milik

  1. Calon wakif dari pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang dihadapan Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
  2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disyahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengikraran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis atau surat.
  3. Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kotamadya yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi.
  4. Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik. Tanah yang diwakafkan harus bebas dari bahan ikatan,jaminan, sitaan atau sengketa.
  5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, dan sehat akalnya. Segera setelah ikrar wakaf, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah.

Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

  1. Wakif

Orang yang mewakafkan dan semestinya memiliki secara penuh harta itu, berakal, baligh dan cakap hukum.

  1. Mauquf

Harta yang diwakafkan haruslah barang yang berharga dan diketahui kadarnya, kemudian harta tersebut pasti dimiliki oleh wakif bersif berdiri sendiri tidak melekat pada harta lain.

  1. Mauquf ‘Alaih

Orang yang menerima wakaf

  1. Shigat

Ikrar atau pernyataan wakaf dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya. Ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP No. 28 Tahun 1977 Jo. Pasal 218 KHI yaitu:

  1. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Aktra Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
  2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.
NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Facebook
Facebook App ID required
Flag Counter
PageRank Checker