Zoning Ruang dalam Mixed-Use

Sebelum melakukan pembebasan lahan yang hendak dibangun mixed-use properti, pengembang (developer) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dimana mixed-use tersebut hendak dibangun dan dikembangkan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini dibentuk oleh pemerintah guna menjaga kelanggengan pemanfaatan dan penggunaan ruang secara optimum serta dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan wilayah.

Pemerintah dalam hal ini melalui Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai “UU 26/2007”), ditegaskan dalam Pasal 35, dikutip sebagai berikut:[1]

“Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”.

                        Dari ketentuan dalam Pasal 35 UU 26/2007 tersebut, jelas bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah mengatur mengenai zonasi pemanfaatan ruang. Sehingga dalam hal pengembang (developer) tidak mengikuti ketentuan terkait zonasi pemanfaatan ruang dalam melakukan bisnisnya, maka dapat dikenakan sanksi. Dalam rangka agar pengembangan mixed-use properti tidak terkendala kedepannya, maka sebaiknya sejak awal tahapan pra-pembangunan para pengembang (developer) memperhatikan secara detail mengenai rencana tata ruang wilayah di lokasi lahan yang hendak dibangun mixed-use tersebut.

 

[1]Indonesia (b), Undang-Undang Penataan Ruang, UU No.26 Tahun 1997, LN No.68 Tahun 2007,TLN No. 4725, Ps. 35.

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Facebook
Facebook App ID required
Flag Counter
PageRank Checker